Kediri journalaktualnews.online – Drama panjang menyelimuti Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, terkait pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahun 2024. Kedatangan Tim LP3-NKRI yang ingin mengklarifikasi aliran dana proyek justru membuka tabir baru yang lebih mengejutkan. Sejak awal, suasana pertemuan di balai desa sudah diwarnai ketegangan dan kecurigaan.
Tim investigasi yang dipimpin Hadi berupaya menelusuri sumber masalah dengan bertemu Ketua HIPPA. Dalam pertemuan itu, pengakuan mengejutkan terlontar: dana proyek senilai Rp195 juta memang diterima, namun tidak utuh. Ada potongan antara 20 hingga 30 persen yang disebut sebagai “jatah” pihak tertentu. Informasi ini sontak membuat tim semakin curiga adanya praktik tidak sehat di balik pelaksanaan program tersebut.
Upaya berikutnya diarahkan untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa Sidomulyo. Namun, alih-alih mendapat jawaban jelas, tim justru menghadapi kesulitan. Nomor telepon yang diberikan tidak aktif, pesan singkat tidak dibalas, dan setiap kali mendatangi kantor desa, kades selalu beralasan sedang rapat. Pola ini menimbulkan kesan kuat adanya upaya menghindar dari klarifikasi.
Dalam investigasi lanjutan, LP3-NKRI menilai adanya indikasi rekayasa dokumen pertanggungjawaban proyek. Jika dugaan ini terbukti, maka kasus tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak petani yang seharusnya menikmati manfaat irigasi yang lebih baik. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat transparansi yang selalu digaungkan pemerintah pusat.
Padahal, program P3TGAI di berbagai daerah telah terbukti membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, banyak desa yang berhasil mengurangi ketergantungan pada musim hujan. Namun di Sidomulyo, program yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menimbulkan kegaduhan akibat dugaan penyimpangan.
Tim LP3-NKRI menegaskan, perjuangan mereka bukan hanya sekadar menuntut klarifikasi, tetapi juga menjaga integritas pengelolaan sumber daya air. Kasus Sidomulyo disebut sebagai contoh kecil bagaimana program pemerintah bisa tercoreng akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen transparansi. Langkah hukum pun tengah dipersiapkan untuk memastikan keadilan ditegakkan. (red.FR)
Posting Komentar