Kediri – DPRD Kediri mulai mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaparkan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk program yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat.
Pada awal Maret, Komisi B DPRD Kediri menggelar agenda dengar pendapat bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kediri. Dalam pertemuan tersebut, pihak dinas diminta menyampaikan progres berbagai kegiatan yang telah direncanakan sepanjang tahun ini.
Ketua Komisi B DPRD Kediri, Arief Junaidi, menyampaikan bahwa pada tahun ini seluruh anggota DPRD tidak mengambil alokasi program pokok-pokok pikiran (pokir). Dengan demikian, aspirasi masyarakat langsung disalurkan melalui organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat DPRD perlu memastikan agar aspirasi masyarakat yang masuk dapat direalisasikan melalui program kerja OPD. Karena itu, pihaknya mengumpulkan berbagai rencana kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah.
Ia menambahkan, DPRD meminta data terkait pelaksanaan program sejak awal tahun hingga pertengahan tahun sebelum dilakukan perubahan anggaran. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi dewan untuk melihat sejauh mana kegiatan berjalan sesuai rencana.
Dalam pembahasan bersama Disbudparpora, sejumlah agenda kegiatan menjadi perhatian. Di antaranya kegiatan seremonial, pembinaan seni dan budaya, program pendampingan, hingga berbagai kegiatan olahraga.
Dari pemaparan tersebut, Komisi B juga menelusuri pemanfaatan anggaran serta distribusinya pada setiap kegiatan dengan mencermati dokumen rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2026.
Selain itu, kondisi keuangan daerah turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program. Pasalnya, terdapat pengurangan pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Sebagian anggaran Disbudparpora juga dialokasikan untuk mendukung kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Dalam forum tersebut, DPRD juga mendorong agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pengawasan dan komunikasi dengan seluruh OPD akan terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan efektif.
DPRD berharap seluruh kegiatan yang telah direncanakan bisa dijalankan secara maksimal sebelum masuk tahap perubahan anggaran. Dengan begitu, aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui OPD dapat benar-benar terealisasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.
(Red.EI)
Posting Komentar